Jadikan Penimbun dan Penyeludup BBM Musuh Bersama

03-05-2013 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyampaikan kegusarannya terhadap maraknya penimpunan dan penyeludupan BBM di sejumlah daerah di tanah air. Ia menduga aksi ini tidak lepas dari keterlibatan sejumlah oknum yang mempunyai otoritas di daerah.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia menjadikan penimbun dan penyeludup BBM menjadi musuh bersama. Pelaku ini leluasa karena tidak lepas dari dukungan oknum yang mempunyai otoritas di daerah," katanya dalam acara dialog radio Bersama Wakil Rakyat, kerja sama Pemberitaan Setjen DPR RI dengan RRI Pro3 Nasional di Jakarta, Jumat (3/5/13).

Sebagai wakil rakyat ia banyak menerima masukan seputar aksi penyeludupan berkilo-kilo liter BBM bersubsidi tanpa ada pihak yang menegur atau melakukan tindakan hukum. Di sejumlah daerah SPBU kehabisan stok sementara data dari Pertamina menunjukkan pengiriman melebihi kuota. BBM bersubsidi itu kemudian muncul dalam botol-botol di pinggir jalan.

"Kalau kita menerapkan punishment dengan benar seharusnya mereka sudah kena. Ini jadi pandangan sehari-hari dan kita memaklumi, tidak ada tindakan. Menurut saya tidak bisa begitu kalau perlu masyarakat ikut serta menggerebek para penimpun itu. Karena ini berkaitan dengan masalah ekonomi yang akan menyengsarakan masyarakat," tandasnya.

Politisi Partai Golkar ini menyebut sejak tahun 2010 lalu ia telah mengusulkan agar pemerintah menerapkan BBM dengan dua harga dengan didukung pengawasan menggunakan sistem IT. Kebijakan ini menurutkan bisa mendidik masyarakat bahwa subsidi bukan untuk si kaya tapi untuk orang miskin.

"Tekonologi IT yang mendukung kontrol penjualan sudah ada, orang tidak dapat membeli apabila kuota hariannya sudah habis. Ada investasi untuk pengadaan IT tetapi itu tidak sebanding dengan penghematan subsidi yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah," demikian Satya. (iky)/foto:odji/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...